• April 5, 2017
  • mediaipnu
  • 0

Kontradiksi Ujian Nasional dan Pendidikan Karakter

Sejatinya UN digunakan sebagai tolak ukur dan alat evaluasi dalam proses belajar mengajar di tiap-tiap jenjang pendidikan. Bagi sekolah dibawah garis standar hendaknya segera melakukan perbaikan. Banyak yang tidak setuju ketika pemerintah tetap memberlakukan UN. UN hanya dipandang sebagai marketing sekolah. Sekolah-sekolah yang berhasil meluluskan anak didiknya 100% akan mendapat pamor lebih dibanding sekolah lain. Serta UN hanya senjata politik ataupun legalitas para pemangku jabatan.

Seperti yang kita tahu, jika 100% lulus maka para kepala sekolah dapat tetap duduk manis di kursinya tanpa ada yang mengganggu. Begitu juga pemerintah daerah, bagi mereka jika banyak sekolah di daerah meraka yang mampu meluluskan siswa 100%, maka nama mereka secara otomatis ikut terangkat. Sehingga makna dan tujuan UN yang seyogyanya menjadi tolak ukur keberhasilan para siswa menjadi melenceng jauh. UN hanya pemborosan dana. Disinyalir UN hanya proyek pemrintah untuk menyerap alokasi dana.

Dan UN kontradiktif pada pendidikan karakter. Untuk lulus 100%, baik guru, kepala sekolah rela melakukan segala cara untuk mencapainya. Mulai dari pemberian kisi-kisi, sampai politik tempat duduk (disini siswa-siswa berpotensi diharapkan dapat membantu kawannya dalam menjawab soal) akan dilakukan pihak sekolah. Pendidikan 6 tahun di SD hanya ditentukan selama 3 hari lewat UN. Dan nilai akhir dari UN hanya berupa angka yang menilai aspek kognitif, bagaimana afektifnya? hal ini didukung dari tidak adanya pencantuman nilai afektif siswa di ijazah kelulusan.

Tidak hanya itu saja, permasalahan UN juga pada kesenjangan baik fasilitas maupun kesempatan dari guru mapel UN vs Non UN. Guru mapel UN akan merasa amat sangat terbebani jika ada siswanya yang tidak berhasil, hal ini berbeda dengan guru maple Non UN. Akhirnya yang banyak terjadi adalah ketika semester 2, para siswa hanya difokuskan untuk menyelesaikan soal-soal UN ketimbang soal mapel yang lain. Begitu juga pemberian fasilitas, bagi guru-guru mapel UN, kepala sekolah lebih sering mengikutsertakan mereka dalam seminar-seminar kependidikan, sehingga kesan “anak tiri” sering dirasakan guru mapel Non UN, begitu juga dengan fasilitas yang lain.

Timbulnya pro kontra dikalangan masyarakat tentang UN menjadi hal yang miris bagi para guru. Dari jaman dahulu UN sebenarnya sudah dilaksanakan, tidak ada beban berarti bagi para siswa angakatan 80’an atau 90’an dalam menempuh UN. Pihak media dan orang tua terlalu membesar-besarkan masalah ini. Jika tidak ada UN ditakutkan akan menurunkan semangat belajar dari para siswa. Sebaiknya tolak ukur kelulusan bukan hanya nilai UN, tapi juga nilai sikap. Kalau sikap ini tidak menjadi penilaian, mental generasi muda Indonesia tidak akan seperti yang diharapkan. Baiknya pemerintah mengkaji lebih serius tentang UN.

Ilustrasi Gambar: jawapos.com

(Aditya Mardhani)