• April 5, 2017
  • mediaipnu
  • 0

Ujian Nasional Sebagai Obat Penawar?

Dunia Pendidikan di Indonesia nampaknya memang menjadi bahasan nomor sekian di kalangan masyarakat. Isu-isu tentang Pendidikan masih kalah populer jika dibandingkan dengan isu politik, isu ekonomi, isu korupsi, dan isu lainnya. Namun demikian, Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting, karena pembahasan dan implementasinya menyangkut tentang manusia dan peradaban sebuah bangsa.

Hari-hari ini, dunia Pendidikan Indonesia kembali melaksanakan agenda tahunannya, yaitu Ujian Nasional. Setelah akhir Maret diadakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), awal bulan ini (April 2017) akan diadakan Ujian Nasional (UN). Perlu diketahui, Ujian Nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun sejak tahun 1950. Tapi bagi para siswa, menghadapi Ujian Nasional lebih seperti penentuan hidup dan mati.

Sejak awal Ujian Nasional dilaksanakan hingga sekarang, sistem UN terus berganti karena proses evaluasi dan penyempurnaan Ujian Nasional dari Kementerian Pendidikan. Bisa dibilang, ganti Menteri berarti ganti sistem Pendidikan, termasuk sistem Ujian Nasional. Walaupun hampir tiap tahun masalah-masalah yang sama sering juga terjadi. Contohnya saja kebocoran soal-soal ujian, keterlambatan distribusi soal, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang paling penting dan belum terjawab adalah, apakah hasil Ujian Nasional yang merupakan alat evaluasi kompetensi para siswa bisa menjadi indikator kompetensi dari para lulusan Pendidikan di Indonesia?

Ujian Nasional dan Kualitas Pendidikan

Seperti dijelaskan sebelumnya, Ujian Nasional telah dilaksanakan sejak tahun 1950, dan sistem ujian terus berganti. Pada dasarnya UN adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan atau siswa pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu kepada SKL (Standar Kompetensi Lulusan). UN digunakan sebagai sub sistem penilaian dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang menjadi salah satu tolak ukur pencapaian SNP untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. UN wajib diikuti para siswa untuk memperoleh ijazah.

UN merupakan rutinitas yang dilakukan setiap tahun, namun dirasa masih belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan. UN seakan-akan menjadi momok untuk para siswa. Buktinya Fenomena istighatsah yang dilakukan hampir seluruh sekolah di Indonesia mendekati momen UN menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan kepala sekolah, guru-guru & murid merasa terancam dan ketakutan oleh kegagalan UN yang akan dilaksanakan.

Pemerintah menyatakan bahwa UN akan mendorong siswa dan guru bekerja lebih giat sehingga dapat berprestasi lebih baik. Apakah betul ada korelasi positif antara pemberlakuan ujian yang distandarkan secara nasional dengan prestasi siswa? Sebuah studi yang dilakukan Sharon L. Nicols, Gene V. Glass, dan David C. Berliner terhadap data tes NAEP (the National Assessment of Educational Progress) di 25 negara bagian di Amerika Serikat (Techniques, 2006) justru menyangkal premis tersebut, sebab hasil studi tersebut tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa tekanan ujian yang dipakai untuk mengukur keberhasilan siswa dan sekolah berpengarah dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Artinya, ujian nasional bukanlah faktor penting yang secara signifikan mampu mendorong siswa untuk berprestasi.

Di tingkat yang lebih luas, UN sebagai salah satu bagian dalam sistem pendidikan juga belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuntutan akan keberhasilan dalam mengerjakan UN membuat para siswa dan pihak sekolah melakukan segala macam cara agar para siswa dapat mengerjakan soal ujian, termasuk cara-cara yang tidak jujur. Tiap tahun selalu saja ada kasus kerjasama antar siswa dalam mengerjakan UN, kebocoran soal, dan kasus yang lain, yang membentuk watak negatif dari insan Pendidikan.

UN tahun 2017 ini awalnya simpang siur terkait dengan pelaksanaannya, dimana Menteri Pendidikan yang baru, Menteri Muhajir Effendi berniat menghapus Ujian Nasional dari sistem Pendidikan di Indonesia. Namun Presiden menolak penghapusan UN tersebut karena dikeluarkan tanpa kajian yang matang, dan UN tetap dilaksanakan sebagai alat evaluasi kompetensi para siswa. Presiden tetap menjalankan UN dengan alasan karena belum ada alat evaluasi Pendidikan selain UN. Jadi dapat disimpulkan bahwa UN seakan-akan dijadikan obat penawar untuk peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia, walaupun belum teruji khasiatnya.

Ujian Nasional Berbasis Komputer 2017

Seiring berjalannya waktu, kesimpangsiuran tentang UN menjadi jelas, dan UN tetap dilaksanakan. Kementerian Pendidikan Nasional di bawah arahan Menteri pada akhirnya tetap melaksanakan persiapan-persiapan UN yang menjadi rutinitas tahunan mereka. UN dijadwalkan bertahap yang diawali oleh SMK pada tanggal 3-6 April 2017, kemudian dilanjutkan dengan SMA pada tanggal 10 – 13 April 2017, dan Ujian Nasional SMP/MTs pada tanggal 2-5 dan 8 April 2017.

UN dilaksanakan berbasis komputer (UNBK) yang dilaksanakan sejak tahun 2014. Inovasi ini perlu mendapat apresisasi, karena UNBK ini merupakan usaha dari Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kerahasiaan soal ujian dan mengurangi kecurangan dalam ujian. Namun data menunjukkan bahwa belum semua sekolah mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Di Jawa Barat saja, 62% sekolah SMP, SMA, dan SMK masih melaksanakan Ujian Nasional secara manual (Non-UNBK). Lebih parah lagi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana sekolah Non-UNBK mencapai 97%. Sebagiannya lagi masih banyak sekolah yang bergantian menggunakan fasilitas komputer dengan sekolah lain untuk melaksanakan UNBK.

Ketidaksamaan ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pendidikan Nasional, pasalnya alokasi anggaran nasional untuk Pendidikan yang sebesar 20% harusnya mencukupi untuk kebutuhan infrastruktur ini. Selain itu, sistem komputer yang belum tuntas dapat mengganggu proses pengerjaan ujian oleh siswa. Contohnya adalah kasus di tahun 2016, dimana  saat sedang mengerjakan soal, tiba-tiba keluar dari aplikasi. Belum lagi pemahaman tentang komputer dan internet dari para pengawas yang belum maksimal bisa menjadi kendala dalam berlangsungnya UNBK.

Inovasi-inovasi harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Namun inovasi tersebut harus tetap berpijak pada cita-cita mulia Pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban bangsa yang tinggi dan beradab. UNBK yang dilaksanakan kali ini menjadi harapan agar bukan hanya sistemnya yang lebih baik, namun lulusannya juga benar-benar kompeten dalam keilmuannya serta membentuk watak dan karakter yang baik. Dan pasca UNBK tahun ini, Kementerian Pendidikan benar-benar mengevaluasi sistem Pendidikan, khususnya terkait dengan Ujian Nasional terhadap tujuan Pendidikan Indonesia.

Jefri Samodro

(Wakil Sekretaris Umum PP IPNU)