• April 6, 2017
  • mediaipnu
  • 0

Kebijakan Paradoksal Ujian Nasional

Sejak dicanangkan pada tahun 2001, Ujian Nasional (UN) banyak menuai polemik di masyarakat. Ada yang setuju, namun ramai  juga yang tak mau. UN bagai dua sisi koin yang bersifat paradoksal, ada yang menerima, tapi jamak juga yang tabah dan ogah. Mulai kemunculannya hingga saat ini, eksistensinya tak pernah luput dari sepi dari ironi. Mulai dari anggaran pelaksanaan yang mencapai 500 M per tahun, kualitas guru yang jauh dari kata ideal, pengawalan soal ujian oleh pihak kepolisian bahkan TNI, sampai pada kondisi kejiwaan siswa yang sering tertekan karena UN dijadikan penentu kelulusan.

Melihat realitas ini, pada bulan November lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuat langkah maju, dengan mengusulkan perlunya moratorium ujian nasional. Moratorium ini tentu dilandasi dengan pertimbang-pertimbangan rasional-kontekstual: Pertama, adanya dispariitas mutu pendidikan di berbagai daerah. Realitas ini terbukti karena baru 30% sekolah yang telah mencapai standar nasional pendidikan (SNP), hal ini berarti terdapat 70% sekolah di Indonesia yang belum memenuhi SNP. Kedua, terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten/Kota, serta SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.   Ketiga adalah besarnya dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN di setiap tahun.

Moratorium yang diwacanakan oleh Mendikbud tersebut bersifat opsional, yakni; penghapusan UN dari sistem pendidikan secara total, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah. Khusus untuk pilihan ketiga, UN untuk tingkat SMA sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota. Ketiga opsi ini, menurutnya masih perlu dirapatkan secara terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Sayangnya, keinginan Menteri ini tidak seirama dengan “kemauan” pihak istana. Seakan ada “kesepakatan”, baik Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet dan beberapa jajarannya  meminta agar Kemendikbud mengkaji ulang moratorium tersebut. Hal ini disebabkan karena UN masih dianggap pemerintah sebagai media yang paling efektif guna menentukan tolak ukur hasil pembelajaran siswa. Bahkan, sebagaimana yang dilansir tempo.co, Wapres Yusuf Kalla menegaskan bahwa keberadaan ujian nasional sangat diperlukan karena bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Menurutnya, dengan adanya UN pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pendidikan yang sudah berjalan.

Sebenarnya, argumentasi bahwa UN merupakan penentu standar kualitas pendidikan kurang tepat. Secara eksistensial, UN hanyalah salah satu dari delapan standar yang diperlukan dalam evaluasi pendidikan. Delapan standar pendidikan nasional, yang mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), meliputi standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan terakhir standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan.

Idealnya, kalau mau adil pemerintah seharusnya memenuhi terlebih dahulu ketujuh standar pendidikan nasional sebelum mengimpelementasikan standar penilaian (assessment) secara nasional, dan itupun dilakukan hanya sebagai pemetaan mutu pendidikan diberbagai daerah guna dilakukan pendampingan, pembinaan dan bantuan bagi daerah-daerah yang mutu pendidikan perlu ditingkatkan. Adapun yang sudah memenuhi delapan prasyarat mutu pendidikan, pemerintah harus berupaya untuk mempertahankannya.

Akhirnya, ujian nasional harus diletakkan secara proporsional dan manusiawi sebagai alat ukur prestasi peserta didik dan sekaligus alat pemetaan tentang problema penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah, bukan sebagai tolak ukur satu-satunya penentu kelulusan siswa. Hal ini untuk menghindari pelaksanaan UN yang -diakui atau tidak- lebih banyak menebar persoalan-persoalan baru yang justru kontraproduktif bagi kemajuan pendidikan.

Oleh: W Eka Wahyudi (Direktur LKPT PP IPNU)