Tembagapura (Freeport), Masa Depan Pelajar Nusantara

Pasca kisruh perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2015 yang lebih dikenal dengan kasus ”Papa Minta Saham”, kini polemik antara Freeport dan Pemerintah Indonesia memasuki babak baru. Freeport mengancam akan melaporkan Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, karena Freeport menilai peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu PP Nomor 1 tahun 2017 tidak adil. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status perizinannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jika PT Freeport menyetujui perubahan status perizinan tersebut maka gugurlah aturan yang dimuat dalam Kontrak Karya sebelumnya. Polemik tersebut…

Read More