You are here
NEWS OPINI WARTA 

Kenapa HTI Harus Dibubarkan?


Oleh : Slamet tuheiri

Rame-rame tentang HTI yang akan dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa HTI harus dibubarkan? Apa salahnya HTI? Kurang lebih begitu pertanyaan yang ada di kolom komentar atas postingan saya di fesbuk beberapa hari lalu. Oke, HTI yang dimaksud di sini tentu saja Hizbut Tahrir Indonesia, bukan “Hubungan Tanpa Ikatan.” Hehe. Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa HTI harus dibubarkan di Indonesia.

Pertama, HTI yang bergerak di Indonesia ini mirip dengan Kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kok bisa? Jadi dulu, Nabi Muhammad bersama dengan masyarakat Madinah dari berbagai agama dan suku membuat perjanjian yang disebut “Piagam Madinah”. Di antara kaum-kaum yang membuat perjanjian bersama itu, ada kaum Yahudi Bani Nadzir, Bani Qainuqa’ dan Bani Quraidzah. Ketiga kelompok itu pernah diperangi saat itu, tapi bukan karena mereka Yahudi, buktinya kaum Yahudi yang konsisten dengan Piagam Madinah, masih bisa tetap hidup dengan damai di Madinah.
Mereka diperangi lantaran menghianati kesepakatan yang sudah disusun bersama oleh Masyarakat Madinah alias makar. Nah, Piagam Madinah di Indonesia adalah Pancasila, yakni sebuah kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai agama untuk berkomitmen bersama mendirikan sebuah bangsa. Jadi siapapun yang merongrong kesepakatan bersama adalah pemberontak (bughat). Maka, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa HTI sama seperti Yahudi di Madinah.

Kedua, Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik, tapi di Indonesia Hizbut Tahrir berubah menjadi ormas dalam perijinannya. Ini khan aneh, lha wong, kata hizb saja itu artinya partai kok. Hmmm. Oleh karena, Hizbut Tahrir adalah partai politik, maka semua aktivitasnya ya kegiatan politik yang intinya adalah ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Jadi, perlu dipahami bahwa Hizbut Tahrir bukan lembaga agama, artinya membubarkan HTI itu bukan berarti membubarkan ormas keagamaan, tapi membubarkan partai politik yang menjalankan agenda politiknya dengan baju ormas keagamaan.
Parpol yang ngga mau mengakui dirinya sebagai parpol itu, tidak hanya dilarang di Indonesia kok. Nyatanya, Mesir melarang Hizbut Tahrir pada tahun 1974 karena dianggap terlibat upaya kudeta oleh sekelompok anggota militer. Selanjutnya, pada tahun 2001, Hizbut Tahrir juga dilarang di Tajikistan. Berlanjut di tahun 2003, Rusia juga melarang Hizbut Tahrir dan memasukannya menjadi salah satu organisasi teroris. Begitu pula dengan Kirgiztan yang juga melarang aktivitas Hizbut Tahrir di negara tersebut pada tahun 2004. Selain itu, pelarangan terhadap Hizbut Tahrir juga dilakukan oleh Pemerintah Kazakhstan di tahun 2005 dan Bangladesh pada tahun 2009. Bahkan, Hizbut Tahrir juga dilarang di Yordania.

Masuk ke Eropa, berlaku sejak tahun 2008 Perancis dan Spanyol, menganggap Hizbut Tahrir dianggap sebagai organisasi illegal dan pihak berwenang mengawasinya dengan ketat. Begitu pula di Jerman yang melarangnya pada 2006. Termasuk di negara Turki, Hizbut Tahrir juga dilarang sejak 2009. Negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia, pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor menyatakan Hizbut Tahrir sebagai kelompok menyimpang dan melarang siapapun untuk terlibat dalam gerakan pro khilafah. Artinya Indonesia tidak sendirian. Kalau masalah melarang Hizbut Tahrir.

Alasan ketiga, perjuangan untuk mendirikan khilafah Islamiyah yang menurut mereka adalah kewajiban umat Islam sesuai dengan ajaran Islam adalah anggapan yang salah. Kenapa? Karena kualitas haditsnya lemah. Terbukti dari 9 kitab utama hadits (kutub at-tis’ah), hanya Musnad Ahmad yang meriwayatkan hadits tersebut. Bahkan Imam Bukhari pun tidak meriwayatkan hadits tersebut karena ada salah satu perawi yang bernama Habib bin Salim yang menurutnya fihi nadzar (perlu dipertimbangkan). Jadi Khilafah Islamiyah itu bukan kewajiban Islam, melainkan gagasan politiknya Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir.
Lagi pula, Islam juga tidak menentukan bentuk pemerintahan secara spesifik. Jangankan bentuk pemerintahan, bahkan ketika membahas hubungan antara Islam dan negara saja, kelompok Islam terbagi ke dalam tiga aliran; aliran pertama, yang mengatakan bahwa Islam dan negara adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aliran kedua, yang menyatakan bahwa Islam dan negara tidak berhubungan sama sekali, dan aliran ketiga yang berpandangan bahwa Islam dan negara tidak memiliki hubungan secara langsung, namun prinsip-prinsip dalam bernegara seperti keadilan, kemanusiaan itu diatur dalam Islam. Jadi, ya bubarkan saja HTI…… lha wong Indonesia itu khan negara-bangsa bukan negara-agama. Gitu aja kok repot!

Related posts

Leave a Comment