• Januari 2, 2021
  • syakirnf
  • 0

Tak Masuk P3K, IPNU Minta Pemerintah Perhatikan Guru PAI

Jakarta, Media IPNU

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak masuk dalam daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Aswandi Jaelani meminta pemerintah untuk memperhatikan mereka.

“Pemerintah harus memperhatikan mereka. Jangan sampai membeda-bedakan dengan lainnya,” katanya pada Jumat (1/1).

Pasalnya, mereka juga berhak mendapatkan kesejahteraan. Pemerintah pun wajib untuk mewujudkannya. Apalagi, lanjut Aswandi, guru PAI merupakan garda terdepan yang menanamkan karakter generasi penerus bangsa.

Senada dengan Aswandi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora Ahmad Faishol Najib juga menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan guru-guru PAI. “Mohon diperhatikan ribuan bahkan jutaan calon guru PAI di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa syarat mendaftar P3K itu harus sudah K2, golongan kepangkatan di bawah 3A, sedangkan syarat K2, guru sudah mengabdi sudah 10 tahun.

“Nah, data base nya ini masih kacau, banyak sekali guru PAI yang sudah mengabdi selama 15 tahun belum bisa terangkat sebagai K2, ataupun sertifikasi,” katanya.

Menurutnya, regulasinya masih belum jelas terhadap penampungan guru PA, pendaftarannya ini masuk dalam Kemendikbud atau Kemenag. Lalu, kuota perekrutan P3K tahun 2021 yang berjumlah satu juta orang itu kuota dari Kemendikbud, sedang kuota Kemenag juga belum jelas.

“Saya minta kejelasan data base dari masing-masing guru PAI yang terkatung-katung, dan peningkatkan kesejahteraan masih banyak yang bergaji Rp200 ribu perbulan,” kata legislator yang akrab disapa Gus Faiz itu.

Guru yang diutamakan untuk daftar rekrutmen P3K itu guru kelas untuk SD dan guru mata pelajaran bagi SMP. Sementara itu, tidak ada kebijakan yang jelas untuk guru PAI.

Selain itu, pendaftaran rekrutmen P3K harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sedangkan untuk terdaftar harus melalui operator sekolah yang disetujui oleh kepala sekolah. Syaratnya pengabdian kira-kira 10 tahun.

“Nah ini khusus guru PAI memang belum mendapatkan perhatian baik dari Kemendikbud dan Kemenag. Ini sebagai catatan untuk pemerintah pusat dalam hal ini BKN, Kemendikbud dan Kemenag,” tuturnya.

Di samping itu, untuk masuk P3K dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Dinas, SK kepala sekolah tidak berlaku. Untuk mendapatkan SK Dinas tersebut harus melalui prosedur, salah satunya harus uji kompetensi oleh Kemenag.

Sementara fakta di lapangan berbeda. Untuk uji kompetensi, Kemenag mensyaratkan adanya SK Dinas. Padahal Kemendikbud tidak mau memberi SK Dinas jika belum melalui uji kompetensi di Kemenag.

“Jadi khusus guru PAI diputar-putar kayak gini terus. Itu tidak hanya beberapa kabupaten, tapi banyak sekali. Ini memang urusan kabupaten, tetapi pemerintah pusat itu kan bisa mengintervensi pemerintah daerah,” pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Muhammad Fajar Sodik