OFFICE :Gedung PBNU Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164
CALL :08155555754

Pasca kisruh perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2015 yang lebih dikenal dengan kasus ”Papa Minta Saham”, kini polemik antara Freeport dan Pemerintah Indonesia memasuki babak baru. Freeport mengancam akan melaporkan Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, karena Freeport menilai peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu PP Nomor 1 tahun 2017 tidak adil. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status perizinannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jika PT Freeport menyetujui perubahan status perizinan tersebut maka gugurlah aturan yang dimuat dalam Kontrak Karya sebelumnya.

Polemik tersebut berujung pada semangat masyarakat Indonesia untuk meneguhkan kedaulatan bangsa dan negara terhadap segala kesewenang-wenangan Freeport juga merupakan representasi Amerika di Indonesia. Berpuluh-puluh tahun pemerintah selalu kalah dan menyerah terkait kesewenang-wenangan Freeport yang berlindung pada Kontrak Karya. Selain itu Freeport selalu mengancam jika perusahaan tersebut menghentikan proses penambangan, maka pendapatan nasional akan menurun secara signifikan dan akan banyak pengangguran baru yang di PHK oleh Freeport.

Secara ekonomi, Freeport memang memberikan kontribusi ke dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Katadata.co.id, kontribusi Freeport terhadap pendapatan Pemerintah Indonesia yang terdiri dari pajak dan pungutan lain, royalti, dan dividen pada tahun 2010 sebesar Rp 26 triliun. Namun kontribusi tersebut menurun hingga hanya sekitar Rp 5 triliun pada tahun 2015.  Sedangkan keuntungan tidak langsung melalui tenaga kerja, pembelian dalam negeri, pengembangan regional dan investasi dalam negeri diklaim mencapai Rp 45,5 triliun pada tahun 2014 (kontan.co.id, 2016).

Namun kontribusi Freeport terhadap perekonomian nasional jika dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan induknya di Amerika bisa dibilang sangat kecil. Pada tahun 2014, PT. Freeport McMorran (perusahaan induk PT Freeport Indonesia) mendapatkan keuntungan usaha sebesar Rp 11 triliun, sedangkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 tidak pernah memperoleh keuntungan usaha dari PT Freeport Indonesia. Dan menurut Rizal Ramli (liputan6.com, 2015) sejak 1967-2014, Freeport Indonesia hanya menyetorkan royalti dari kekayaan alam yang dikeruk sebesar 1 persen untuk emas dan tembaga nol koma sekian persen. Sementara perusahaan tambang di dunia, rata-rata membayar royalti emas 6 persen-7 persen dan tembaga sekian persen

Di sisi lain, sejak dilakukannya penandatanganan Kontrak Karya antara PT. Freeport dan Pemerintah Indonesia dalam proyek tambang di Papua hingga sekarang selalu terjadi konflik, baik antara Freeport dengan pemerintah, Freeport dengan masyarakat sekitar, dan juga dengan lingkungan. Salah satu konflik yang terus terjadi adalah antara PT Freeport Indonesia dengan Suku Amungme di Papua. Suku Amungme telah kehilangan banyak gunung, mulai dari Grasberg salju abadi di atas, dan sekarang sampai ke dusun. Apalagi kalau dihitung juga tempat berkebun dan lahan masyarakat yang dimonopoli Freeport.

Namun dari berbagai permasalahan tersebut, PT Freeport selalu bisa mempertahankan posisinya dengan berlindung di bawah Kontrak Karya yang ditandatangani pada awal masa Orde Baru. Kontrak Karya sifatnya sangat merugikan Pemerintah Indonesia. Kini Presiden Jokowi dengan tegas menginginkan kedaulatan bangsa dan negara dengan merubah pengelolaan tambang yang lebih adil dan menguntungkan Indonesia sebagai pemilik sumber daya tersebut. Namun ujungnya adalah PT Freeport menolak kebijakan tersebut dan mengancam menuntut Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.

Gus Dur dan Freeport

Adhie M. Massardi, Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kepada Kantor Berita Politik RMOL mengungkapkan bahwa jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden adalah karena Gus Dur memaksakan renegosiasi Kontrak Karya Freeport. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya politisi-politisi di Indonesia yang memberikan upeti setelah Gus Dur lengser, termasuk dari pemerintahan baru saat itu. Upeti itu berupa UU Migas yang berisi liberasiliasi perusahaan tambang dan migas. Upeti kedua yakni amandemen UUD 1945 yang sangat liberal dan menguntungkan asing.

Gus Dur pada waktu itu didatangi oleh Henry Kissinger, Komisaris PT Freeport. Adhie mengungkapkan bahwa pada waktu itu Kissinger datang dan menyampaikan intimidasi kepada Gus Dur. Intinya agar mau perpanjang Kontrak Karya Freeport. Kissinger bilang ke Gus Dur jika Indonesia tidak hormati Kontrak Karya yang dibuat di zaman Soeharto, maka tak akan ada investor yang datang ke Indonesia. Tapi, Gus Dur melawan dan menegaskan tidak akan menggadaikan masa depan Papua. Gus Dur saat itu menerbitkan PP Nomor 13 Tahun 2000 yang mengubah tarif royalty tembaga dan emas menjadi 4% dan 3,75% dan membuat kebijakan untuk melakukan moratorium tehadap Kontrak Karya baru yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu Gus Dur juga mengeluarkan kebijakan meninjau kembali Kontrak Karya yang pernah dibuat di zaman rezim Soeharto.

Karena kebijakan itulah Freeport marah kepada Gus Dur dan diam-diam Freeport melakukan gerilya menemui politisi yang duduk di parlemen. Mereka melakukan penghasutan dan adu domba untuk melawan Gus Dur. Sejak itulah muncul perlawanan keras dari parlemen yang berakhir dengan pemakzulan pada Gus Dur.

Kini perjuangan Gus Dur untuk merubah Kontrak Karya Freeport agar lebih menguntungkan Indonesia di teruskan oleh KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU. PBNU memberikan dukungan moral kepada Pemerintaah Indonesia dalam menghadapi ancaman arbitrase PT Freeport kepada Indonesia. Kiai Said Aqil mengatakan walaupun selama ini Freeport telah berjasa ikut membangun Papua dan perekonomian nasional, tapi harus tunduk pada Undang-undang di Indonesia dan tidak semaunya sendiri.

NU sebagai ormas terbesar di Indonesia pasang badan untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi ancaman arbitrase PT Freeport. Hal ini juga untuk membentengi pemerintah dari adanya pengkhianat-penghianat bangsa seperti yang terjadi pada zaman Gus Dur. NU mendukung pemerintah agar jangan lagi terjadi pemakzulan presiden karena melawan PT Freeport seperti yang terjadi kepada Gus Dur.

Sikap IPNU  

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) sebagai organisasi pelajar punya kepentingan terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ketika kekayaan dikuras habis namun manfaatnya tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya, maka generasi yang akan datang dipastikan akan hanya akan menanggung bencana. Manfaat ekonomi yang sangat kecil tersebut tidak sesuai dengan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi karena proses produksi Freeport.

Bung Karno menolak adanya eksploitasi kekayaan nasional oleh asing. Ia mengungkapkan bahwa kekayaan Indonesia harus dikelola sendiri oleh rakyat Indonesia. Pada waktu itu, Ia menolak intimidasi kerjasama dari Freeport dan memilih menunggu pemuda-pemuda Indonesia belajar untuk bisa mengelola kekayaan alam Indonesia.

Pemuda-pemuda Indonesia telah belajar mengelola kekayaan alamnya. Dan kini banyak putra-putri Indonesia yang mampu untuk mengelola pertambangan. Maka dari itu, IPNU mendukung langkah Presiden Jokowi untuk menegakkan kedaulatan hukum yang ada dalam PP Nomor 1 Tahun 2017. Bahkan sebisa mungkin mendukung Presiden Jokowi untuk mengakhiri kontrak PT Freeport yang akan habis pada tahun 2021. IPNU siap mengawal Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman terkait gugatan PT Freeport beserta konsekwensinya. Dan IPNU siap mendorong pelajar-pelajar nusantara untuk terus mengembangkan diri di bidang strategis tersebut agar Bangsa Indonesia berdaulat akan kekayaannya di masa depan.

Jefri Samodro

Wakil Sekretaris Umum PP IPNU Bidang Kajian Sosial dan Politik

author IPNU Jakarta Pusat

Belajar, berjuang, bertaqwa

Komentar